DPRD BANJARBARU AKAN BAWA KASUS PEDAGANG IKAN ASIN KE DPR RI

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Kasus penahanan pedagang ikan asin di Banjarbaru menuai sorotan tajam. Komisi II DPRD Banjarbaru menggelar rapat kerja dengan berbagai instansi terkait untuk membahas persoalan ini. Mereka menekankan bahwa kasus semacam ini seharusnya ditangani dengan pembinaan, bukan kriminalisasi. Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru, Ir. Syamsuri, menegaskan bahwa Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 sudah mengatur pendekatan pembinaan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kecil. “Kalau ada pelanggaran kecil, suruh mereka menarik barangnya, bukan langsung ditangkap dan diproses secara pidana,” kata Syamsuri, Jumat (7/3/2025) pagi, usai rapat tersebut. Hal…

Baca selengkapnya >>>>>>

SIDAK KOMISI III, DINAS PUPR BANJARBARU DIPERIKSA BPK

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Banjarbaru ke Kolam Renang Idaman, Jumat (7/3/2025) pagi, mengungkap sejumlah kekurangan dalam pengerjaan proyek renovasi. Dari temuan di lapangan, para legislator menyoroti kualitas finishing yang dinilai tidak rapi dan meminta Dinas PUPR Banjarbaru segera melakukan perbaikan. Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Muhammad Syahrial mengatakan, banyak bagian yang perlu dibenahi. “Kami melihat finishing pekerjaan seperti acian semen, nat, dan sisa las-lasan masih berantakan. Ini harus segera diperbaiki,” ujarnya seusai sidak. Disamping itu, Wakil Ketua Komisi III, Ronauli Saragi, menyoroti…

Baca selengkapnya >>>>>>

ADITYA MUFTI ARIFFIN MENGUNDURKAN DIRI JADI WALI KOTA BANJARBARU

Banjarbaru, Suratkabardigital.com – Aditya Mufti Ariffin mengundurkan diri sebagai Wali Kota Banjarbaru, Kamis (6/3/2025) siang. Pengunduran diri itu disampaikan langsung Aditya disela rapat paripurna bersamaan DRPD Kota Banjarbaru. Dalam pernyataan itu, Aditya juga mengatakan jika selanjutnya Banjarbaru akan dipimpin Wartono. Hingga berita ini diturunkan, proses rapat paripurna masih berlangsung. (Rudy Azhary, red)

Baca selengkapnya >>>>>>

BALAP LARI BERUJUNG JUDI, DPRD BANJARBARU DESAK PENGAWASAN KETAT

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Kegiatan balap lari yang dilakukan sekelompok pemuda di Banjarbaru mendapat perhatian serius dari DPRD Banjarbaru. Ketua Komisi I, Ririk Sumari, menyayangkan jika aktivitas yang seharusnya positif itu disusupi oleh unsur perjudian. “Kami sangat menyayangkan jika di balik kegiatan balap lari itu terdapat praktik taruhan uang,” ujar Ririk saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2025). Menurutnya, fasilitas umum (Fasum) milik Pemerintah Kota Banjarbaru memang bisa dimanfaatkan masyarakat, termasuk untuk olahraga. Namun, ketika kegiatan tersebut mengarah ke hal negatif seperti perjudian, perlu ada tindakan tegas. “Kami tidak melarang mereka menggunakan fasilitas umum…

Baca selengkapnya >>>>>>

ADA TARUHAN UANG, BALAP LARI DI BANJARBARU DIDUGA JADI AJANG PERJUDIAN

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Kembali marak aksi balap lari yang dilakukan oleh sekelompok pemuda, di Jalan Pangeran Suriansyah tepatnya di depan Lapangan Basket Rebatig Banjarbaru atau di samping Rumah Dinas Wali Kota Banjarbaru, Rabu (5/3/2025). Pantauan SuratKabarDigital di lokasi sekitar pukul 02.15 dini hari, diduga kegiatan tersebut juga diisi dengan sejumlah taruhan uang dari ratusan orang penonton. Masing-masing dari penonton menaruh sejumlah uang kepada pemain dukungannya. Setelahnya, uang senilai ratusan ribu itu dikumpulkan oleh seseorang yang dianggap bandar. Bahkan, adanya aksi tersebut membuat aktivitas pengendara terganggu. Jalan tersebut digunakan sebagai lintasan…

Baca selengkapnya >>>>>>

MENUNGGU SANG EKSEKUTOR DI PSU BANJARBARU 2025

MENUNGGU SANG EKSEKUTOR DI PSU BANJARBARU 2025 Oleh: Rudy Azhary Keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru di Pilkada Serentak 2024 beberapa waktu lalu membuahkan keputusan yang harus dihormati bersama, yakni Pemungutan Suara Ulang atau PSU. Kabarnya, penyelenggaraan PSU akan menelan biaya ‘Uang Rakyat’ yang tak sedikit jumlahnya, yakni lebih kurang Rp20 miliar. Jumlah yang cukup untuk membangun ruang kelas, mempercanggih sarana prasarana pendidikan, memperbaiki jalan, termasuk memperkuat sektor ekonomi, kesehatan,  sosial, dan keagamaan. Andai saja, penyelenggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota…

Baca selengkapnya >>>>>>