Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com – Bupati Banjar H Saidi Mansyur menekankan pentingnya percepatan program pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Saidi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan bersama seluruh perangkat daerah di Aula Barakat Martapura, Senin (18/5/2026).
Dalam arahannya, Saidi meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempercepat pelaksanaan berbagai program intervensi serta memastikan seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Program-program intervensi benar-benar dipercepat dan tepat sasaran, sekaligus optimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis utama agar bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain membahas percepatan program, rakor juga mengevaluasi capaian realisasi fisik sejumlah dinas hingga April 2026. Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah angka stunting di Kabupaten Banjar yang masih berada pada angka 23,87 persen.
Tak hanya itu, penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang telah dimulai sejak April juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut.
Saidi meminta seluruh SKPD melakukan evaluasi terhadap program dengan capaian rendah serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Agar menindaklanjutinya hingga ke tingkat staf dan memastikan program produktif serta langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Saidi juga meminta dukungan penuh seluruh perangkat daerah terhadap survei efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Menurutnya, seluruh pegawai diminta mengisi survei secara jujur, objektif, dan tanpa intervensi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Penertiban aset daerah juga menjadi sorotan. Seluruh kepala SKPD diminta meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah serta memastikan seluruh aset tercatat sesuai kondisi riil di lapangan.
“Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pengamanan administrasi, fisik dan hukum aset daerah,” tegasnya.
Selain itu, Saidi turut menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, hingga manajemen risiko.
“Marilah kita jaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar,” harapnya.
Pemkab Banjar juga berencana memperluas program infrastruktur dasar untuk masyarakat, di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni serta peningkatan penerangan jalan di sejumlah wilayah.
