Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com – Perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Banjar kembali mendapat evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melalui Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (EVRAN) APBD Tahun Anggaran 2026, BPKP menyoroti pentingnya sinkronisasi program, efektivitas penggunaan anggaran, serta penguatan indikator kinerja pada sektor-sektor prioritas pembangunan.
Penyampaian hasil evaluasi berlangsung di Aula Bauntung Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan dipimpin Kepala Bapperida Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rosida Santi, dan dihadiri Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq, Kabag Hukum Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, Inspektorat, serta perangkat daerah yang menangani sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan.
Dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan hadir Koordinator Pengawasan Bidang Program dan Akuntabilitas Aparatur (Korwas P3A) Sunaryo Wisnu P, Pengendali Teknis Saul Pabendon, serta tim auditor.
Dalam paparannya, Sunaryo Wisnu P menjelaskan bahwa Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (EVRAN) bertujuan memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan alokasi anggaran yang telah disusun pemerintah daerah.
Menurutnya, kualitas perencanaan menjadi faktor utama agar setiap program prioritas benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Selain memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran, BPKP juga menyampaikan sejumlah catatan evaluasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Beberapa di antaranya menyangkut sinkronisasi program antarperangkat daerah, efektivitas pemanfaatan anggaran, serta penguatan indikator kinerja pada lima sektor prioritas pembangunan.
Catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Banjar dalam menyempurnakan proses penyusunan kebijakan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi antara BPKP dan pemerintah daerah untuk membahas berbagai strategi dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan program prioritas dapat berjalan lebih tepat sasaran, efisien, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi antara Pemkab Banjar dan BPKP juga diharapkan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
