Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Awal Juli 2020, Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru mendampingi kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Banjarbaru meninjau progres pembangunan pasar yang menjadi lokasi relokasi pedagang Pasar Bauntung. Dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (3/7/2020), Kepala Dinas Peragangan Kota Banjarbaru Abdul Basid menjelaskan, pihaknya hanya mendampingi kunjungan kerja Komisi III.

Ditanyakan perihal kesiapan pasar, Abdul Basid mengatakan, kuota pedagang sudah terdata. “Dari informasi Dinas PUPR, ada 1075 unit disiapkan untuk pedagang, dibagi tiga bagian, toko,los dan lapak. Pedagang yang sudah terdaftar sebanyak 1130,” ujarnya.

Kuota toko, los, dan lapak, dijelaskan Kadisdag berlaku untuk pedagang Pasar Bauntung yang direlokasi dan terverifikasi. “Memang ada usulan dari para PKL agar mereka juga dapat masuk ke pasar yang baru nanti. Sayangnya, melihat kuota yang ada, pasti tidak cukup dan terpenuhi,” ujar Kadisdag.

Ditanyakan apakah ada biaya bagi pedagang untuk mendapatkan kios, toko atau lapak yang baru nanti, kata Kadisdag ada tim khusus yang membahas persoalan itu.

(Rudy Azhary/Red/SKD)

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Meski terlambat selama enam bulan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Angaran Pendapat Belanjaan Daerah (APBD) 2019 di DPRD Kota Banjarbaru, Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani mengaku siap menerima masukan, saran, kritik dan catatan dari anggota legislatif di rapat paripurna selanjutnya.

“Harusnya sudah disampaikan enam bulan lalu, namun karena ada keterlambatan akibat proses audit di BPK-RI, jadi baru sekarang dapat disampaikan,” ujar Walikota.

Walikota beranggapan, dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut, diharapkan tak ada masalah saat ditanggapi para wakil rakyat di DPRD. “Sudah dilakukan audit oleh BPK-RI. Kami siap menerima masukan, catatan, dan kritik,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar kepada SuratKabarDigital.com mengatakan, DPRD sangat fokus tentang anggaran. “ Bulan ini kami fokuskan LPJ APBD 2019 itu. Ini soal uang rakyat. Evaluasi tentu ada,” katanya.

(Rudy Azhary/Red/SKD)

Banjarmasin, SuratKabarDigital.com – Proyek pengerjaan pagar makam Sultan Suriansyah di Kuin, Banjarmasin Utara menjadi sorotan salah satu pengurus yang baru dilantik. Pengurus Bidang Hukum makam Sultan Suriansyah, Depronsyah Kobara. Menurutnya, sejak awal pengerjaan proyek pagar tidak terlihat papan plang yang menginformasikan besaran anggaran yang digunakan. Dirinya beranggapan, ketiadaan papan plang yang menginformasikan besaran anggaran pengerjaan dikhawatirkan menimbulkan kecurigaan pengerjaan proyek tidak transparan.

“Jadi tidak salah jika beberapa kalangan menduga jika pengerjaan proyek itu sebagai proyek siluman. Seharusnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan memasang papan plang anggaran sebagai bukti transparansi,” ujar Depronsyah menyebutkan Bidang Pembinaan Kebudayaan yang berkewajiban memasangnya.

Pengurus makam Sultan Suriansyah, dikatakan Depronsyah, telah menanyakan perihal tidak terpasangnya papan plang anggaran. “Kami menanyakan papan plang pengerjaan proyek ini mana? karena ada beberapa Undang-undang yang dilanggar, yakni Undang-undang No14/2012,” ujar Depronsyah kepada SuratKabarDigital.com.

Di konfirmasi perihal tak terpasangnya papan plang anggaran, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan, Arry Risfansyah mengaku ada keterlambatan dan tidak mengecek ke lapangan untuk pemasangan papan plang anggaran tersebut.

“Proyek ini bukan proyek siluman, melainkan proyek pemeliharaan pagar yang sudah ada dan tidak mengubah keseluruhan dari bentuk sebelumnya. Proyek ini menggunakan dana APBD dan tidak menggunakan dana yayasan atau pengurus setempat,” ujarnya.

Pemeliharaan ini, dilanjutkan Arry tak sebatas pagar, pihaknya juga melakukan pemeliharaan atap yang bocor pada makam tersebut. (Lie/Red/SKD)

Banjarmasin, SuratKabarDigital.com – Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kembali naik, Rabu (1/7/2020). Kepala Cabang Banjarmasin BPJS Kesehatan Tutus Novita Dewi membenarkan terjadinya kenaikan. Kenaikan itu, katanya berlaku untuk semua peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Berdasar beleid dijelaskan Tutus , iuran kepesertaan mendiri kelas I akan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per peserta. Untuk mandiri kelas II juga mengalami kenaikan, dari Rp51 ribu naik menjadi Rp100 ribu. Kenaikan juga terjadi untuk peserta mandiri kelas III, awalnya Rp25 ribu menjadi Rp35 ribu.

Namun, ditegaskan Tutus, khusus peserta mandiri kelas III, kenaikan iuran diberlakukan per 1 Januari 2021 nanti. Kenaikan ini berdasarkan kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No64/2020 tentang Perubahan Kedua atas PP No82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Mandiri kelas III mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. Peserta di kelas ini baru akan membayar penuh iuran sebesar Rp35 ribu mulai 1 Januari 2021,” ucap Tutus Novita Dewi kepada SuratKabarDigital.com.

Kenaikan iuran mendapat warga Banjarmasin, Lia. Menurutnya, kenaikan ini seharusnya tidak terjadi saat ekonomi sulit karena pandemi Covid-19. “Jika bisa jangan dinaikkan, kasihan kami masyarakat yang semakin bertambah bebannya karena ekonomi susah saat ini,” ujar Lia menunggu antrian di kantor BPJS Banjarmasin. (Lie/Red/SKD)

Banjarmasin, SuratKabarDigitial.com – Ratusan warga Kuin Banjarmasin berunjuk rasa di kawasan makam Sultan Suriansyah di Kuin Utara, Rabu (1/7/2020). Dalam aksi ini, warga menutup paksa akses menuju makam. Massa beranggapan, ada pelanggaran yang dilakukan kepengurusan lama.

“Kami melakukan ini dengan dasar hukum yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Karena pengurus yang lama melanggar aturan yang telah disepakati, maka kami kembalikan status makam Sultan Suriansyah tersebut,” ujar Budi Santoso Humaidi yang baru menjabat sebagai ketua pengurus makam Sultan Suriansyah kepada SuratKabarDigital.com.

Penutupan ini, dilanjutkan Budi hanya sementara, hingga ada kesepakatan dan titik temu antara pengurus lama dengan kepengurusan yang berdasarkan pilihan masyarakat. “Kami harap semua dapat memaklumi kondisi, dan masalah ini tak berlarut-larut agar marwah kerajaan Banjar tetap terjaga,” ucapnya.

Perwakilan pengunjuk rasa lainnya, Gusti mengatakan, penutupan kembali akses menuju makam untuk menghindari penyebaran Covid-19. “Kami takut nantinya malah menjadi cluster baru penyebaran virus Corona,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa ratusan warga dikawal ketat aparat kepolisian. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa membentangkan spanduk berisikan ‘Makam ditutup sementara, dalam keadaan status quo’. bahwa pembukaan akses menuju makam Sultan Suriansyah melanggar status quo dan menolak keberadaan kepengurusan lama lantaran pengurus yang baru adalah hasil musyawarah warga Kuin.

(Lie/Red/SKD)

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani mengikuti peringatan hari jadi ke-74 Bhayangkara secara online, Rabu (1/7/2020). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin langsung peringatan hari jadi secara online ini.

“Peringatan hari jadi kali ini sangat istimewa karena diperingati bersama Presiden dan seluruh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia secara Virtual,” ujar Walikota.

Saat virtual berlangsung, kata Walikota, bersama Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso dan forkompinda membentuk formasi segitiga menghadapi ke layar besar yang terkoneksi ke Istana Negara.

Di hari yang sama, Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso menyerahkan penghargaan dari Kapolda Kalsel kepada Walikota Banjarbaru atas sinergisitas penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Banjarbaru.

Kapolres juga menyerahkan piagam ucapan ke Pemerintah Kota Banjarbaru atas kepedulian dan kerjasamanya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kota Banjarbaru.

Hari jadi ke-74, Presiden mengatakan, tema hari jadi adalah ‘Kamtibmas Kondusif Masyarakat Produktif’. Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia untuk mereformasi total dan mengupayakan memerbaiki diri menjadi lebih profesional menjaga dan melindungi masyarakat. (Rudy Azhary/Red/SKD)