LENGKAP, DUGAAN DOKUMEN PALSU DAN RAZIA ODOL TANPA PENGUJI DISHUB BANJARBARU
Banjarbaru, SuratKabardigital.com – Temuan dokumen yang diduga palsu oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru saat menggelar razia Over Dimension Over Loading atau ODOL beberapa waktu lalu sempat menjadi pemberitaan di sejumlah media. Mulai dari pemalsuan stempel dan tandatangan Kepala Dinas hingga razia tersebut dianggap dilaksanakan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) lantaran tak melibatkan Penguji sebagai petugas yang berkompeten untuk memeriksa kendaraan.
Dikonfirmasi hal itu, Kasi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Aries Andrianto membenarkan adanya dugaan pemalsuan dokumen tersebut. Bahkan dirinya tak menampik, telah memberitahukan kepada media jika dokumen yang ditemukan tersebut dipalsukan.
Menurutnya, razia ODOL yang dilaksanakan di kawasan Bangkal Kecamatan Cempaka itu, memang mendapatkan dokumen (KIR) yang dipalsukan, yaitu tandatangan Kepala Dinas Perhubungan yang dipalsukan.
“Ada indikasi pemalsuan tandatangan Pak Mirhan (Kadishub, red). Dan itu atas dasar penyataan Penguji. Bukti itu saya foto dan kirim ke Penguji. Tidak lama ada jawaban bahwa tidak sesuai dan palsu,” ujar Aries, Rabu (12/2/2025) di kantornya.
Terkait tak dilibatkannya Penguji saat razia ODOL, masih kata Aries, akan mendalami aturan apakah wajib atau tidak adanya Penguji untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
“Kami akan dalami SOP. Barangkali ada pihak yang paham atau tidak paham soal SOP. Kami sudah bersurat ke UPT Kir untuk pendampingan Penguji apabila ada temuan Kir bermasalah, ternyata yang turut ke lapangan berbeda orangnya dengan surat tugas,” kata Aries.
Dari hasil evaluasi, lanjutnya, ketika oknum Penguji dilibatkan banyak temuan yang lolos saat razia ODOL Dishub beberapa kali.
“Kami sampaikan ke Pimpinan (Kadishub, red). Hasil evaluasi setiap ada oknum tersebut di lapangan saat razia banyak yang lolos padahal indikasi kami bermasalah KIR-nya. Jadi kata Pak Kadishub lebih baik tidak usah diajak sekalian kata Pak Kadis,” ujar Aries.
Di tempat berbeda, Sugianto, Penguji Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mengatakan jika dirinya bersama para Penguji terakhir dilibatkan razia ODOL sesuai Surat Perintah Tugas pada Oktober 2024.
“Setau saya, jika ada razia ODOL maka yang berkompeten untuk mengetahuinya adalah Penguji, dan menggunakan alat ukur. Tidak boleh hanya PPNS saja, harus ada Penguji,” kata Sugianto, termasuk yang mengetahui dokumen KIR, Rabu (12/2/2025).
Penguji Dishub lainnya, Sumarno, menjelaskan jika ada ciri khusus untuk mengetahui dokumen tersebut asli atau palsu. Kewenangannya adalah PPNS tetapi Penguji harus dilibatkan sesuai SOP.
“Penguji yang mengetahui PPNS yang menindak, bukan sebaliknya. Jadi, Penguji harus dilibatkan. Itu berlaku dimana saja. Legal tetapi tidak sesuai prosedur. Penguji hanya merekomendasikan saja. Walapun tahu tetap kewenangan Penguji,” ujar Sumarno.
Polemik temuan dokumen yang diduga palsu dan razia ODOL tanpa Penguji ini menjadi sorotan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Kalimantan Selatan yang secara organisasi menaungi para Penguji seluruh Indonesia.
Ketua Bidang Disiplin dan Kode Etik IPKBI, Muhammad Kasyaf menjelaskan, kewenangan dalam razia ODOL adalah pada Penguji sebagai yang berkompeten. Jika ada kasus seperti di Banjarbaru, seharusnya ada keterangan pihak terkait dokumentasi yang terindikasi dipalsukan.
Selain instansi yang berwenang (UPT KIR), menurutnya tidak bisa dikatakan ditemukan pemalsuan, namun masih bersifat dugaan tidak boleh langsung dikatakan palsu.
“Perlu pemeriksaan dulu oleh UPT atau layanan pengujian, dan yang memeriksa itu adalah Penguji sebagai yang berkompeten. Jika teknis, maka harus menggunakan alat ukur yang juga diukur oleh Penguji,” kata Kasyaf, Senin (17/2/2025) di Banjarbaru.
Terkait kabar dugaan oknum seperti ramai diberitakan, masih kata Kasyaf, IPKBI akan menindaklanjuti lebih lanjut. Apabila kemudian ditemukan ada Penguji yang melanggar disiplin atau kode etik maka dilakukan tindakan.
“Kami baca berita, kami (IPKBI) menyayangkan jika razia ODOL di Banjarbaru oleh Dishub tidak melibatkan Penguji, karena hanya melalui Penguji kendaraan itu laik jalan atau tidak dan memenuhi syarat atau tidak. Hanya Penguji yang berkompeten dan disahkan oleh Pemerintah. Tidak bisa tidak dilibatkan, karena Penguji adalah Profesi,” kata Kasyaf.
(Rudy Azhary, red)
