Nasional, Suratkabardigital.com – Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akurasi informasi merespon isu tambang di sosial media di kawasan Raja Ampat. Bahlil Lahadia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyayangkan beredarnya informasi tersebut, Selasa (10/6/2025), di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelum pengambilan keputusan, dikatakan Bahlil, ia bersama tim telah meninjau langsung kondisi Pulau Gag, termasuk lingkungan laut dan reklamasi. Masyarakat diimbau berhati-hati menyikapi berbagai informasi yang berkembang.
Dalam keterangannya, Dokumentaasi visual terbaru dari lokasi tambang PT Gag Nikel, dilanjutkan Bahlil memeperlihatkan kondisi laut yang masih jernih serta kawasan tambang yang telah direklamasi sebagian. Menurutnya, informasi visual yang simpang siur beresiko menciptakan persepsi yang keliru terhadap kebijakan pemerintah.
“Jadi sangatlah mohon maaf, tidak objektif, kalau ada gambar lain yang kurang pas,” kata Bahlil.
Klarifikasi visual ini, ditegaskannya penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Jadi, semua pihak diminta bijak membedakan mana yang sesungguhnya dan mana yang tidak benar karena kita semua ingin Indonesia baik. |Sumber: https://www.setneg.go.id/ | Foto: Ist | Editor: Rudy Azhary
Nasional, Suratkabardigital.com – Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akurasi informasi merespon isu tambang di sosial media di kawasan Raja Ampat. Bahlil Lahadia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyayangkan beredarnya informasi tersebut, Selasa (10/6/2025), di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelum pengambilan keputusan, dikatakan Bahlil, ia bersama tim telah meninjau langsung kondisi Pulau Gag, termasuk lingkungan laut dan reklamasi. Masyarakat diimbau berhati-hati menyikapi berbagai informasi yang berkembang.
Dalam keterangannya, Dokumentaasi visual terbaru dari lokasi tambang PT Gag Nikel, dilanjutkan Bahlil memeperlihatkan kondisi laut yang masih jernih serta kawasan tambang yang telah direklamasi sebagian. Menurutnya, informasi visual yang simpang siur beresiko menciptakan persepsi yang keliru terhadap kebijakan pemerintah.
“Jadi sangatlah mohon maaf, tidak objektif, kalau ada gambar lain yang kurang pas,” kata Bahlil.
Klarifikasi visual ini, ditegaskannya penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Jadi, semua pihak diminta bijak membedakan mana yang sesungguhnya dan mana yang tidak benar karena kita semua ingin Indonesia baik. |Sumber: https://www.setneg.go.id/ | Foto: Ist | Editor: Rudy Azhary