KETIKA PARA WAKIL RAKYAT BANJARBARU DI UJI
Oleh: Rudy Azhary
Dipilih, dari dan untuk rakyat . Awal 2025 menjadi ujian bagi para anggota legislatif, para pimpinan, dan khususnya mereka yang berada di Komisi III. Secara khusus, mereka – Komisi III – memiliki peranan untuk mengawasi tentang pekerjaan Pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya mengenai Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pertanian/ Peternakan, Kehutanan dan Pengadaan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Banjarbaru adalah salah satu mitra kerja Komisi III.
Dari sekian banyak proyek, pengadaan dan pengelolaan anggaran daerah yang merupakan uang rakyat tersebut, salah satu yang mencuri perhatian sejumlah awak media adalah hasil dari proyek rehabilitasi Kolam Renang Idaman Banjarbaru. Proyek itu dieksekusi Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas PUPR. Besaran uang rakyat yang digunakan dalam proyek tersebut adalah Rp5,9 Miliar (anggaran 2024), dan Rp6,5 Miliar (anggaran 2025). Jika ditotal, lebih kurang uang rakyat yang digunakan Rp12,4 Miliar.
Perubahan mulai terjadi, wajahnya (Kolam Renang Idaman Banjarbaru) berubah. Konsep kolam renang bergaya arsitektur yang katanya mirip ala Hindia Belanda itu tercatat beberapa kali didatangi Wakil Rakyat. Sebelum, saat peresmian, sidak, dan pemantauan bersama. Bisa dikatakan , proyek tahap satu memang dalam dan selalu dalam pengawasan dan pemantauan para anggota dewan. Mulai Komisi 1,2, dan 3. Bahkan, Ketua DPRD Kota Banjarbaru turun melakukan inspeksi mendadak bersama sejumlah awak media (wartawan).
Sayangnya, usai diresmikan Januari 2025 – Proyek Tahap Satu – selesai, sejumlah kejanggalan banyak ditemukan. Kuat dugaan, beberapa sarana prasarana tak memenuhi standar lantaran banyak ditemukan dalam kondisi rusak, bahkan mengancam keselamatan para pengunjung, dan juga atlet renang. Salah satunya adalah Starting Block atau alat jumping atlet renang. Meski demikian, panjangnya masa pemeliharaan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Banjarbaru Eka Yuliesda yakni selama 365 hari atau satu tahun ditambah bukan proyek strategis sehingga tak ada pendampingan aparat penegak hukum itu seolah pengerjaan dan pengadaan sarana prasarana terkesan asal-asalan.
Di lapangan, mulai sidak Ketua DPRD hingga peninjauan bersama Komisi III, Dinas PUPR dan Disporabudpar, kondisi Starting Block masih tetap dalam kondisi sama, dan terlihat pecah, permukaan cat tidak merata, dan tidak semulus Starting Block yang ditawarkan penjual di banyak toko online .
Fakta ini menjadi catatan tersendiri bagi wakil rakyat hingga kemudian Komisi III DRPD Kota Banjarbaru secara khusus memanggil dan melakukan rapat kerja, khusus membahas kejanggalan itu. Digelar tertutup, tanpa awak media di dalamnya, hingga kini para awak media yang setia memberitahukan kepada publik akan temuan mereka masih belum mendapatkan informasi atas hasil rapat tertutup antara keduanya (Komisi III dan Dinas PUPR).
Sementara itu, pemberitaan atas temuan para wakil rakyat itu pun mendapat sorotan dari masyarakat, bahkan respon dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan pendapat hukumnya. Hematnya, pendapat dan sorotan keduanya tak jauh dari saran dan masukan bahwa lebih baik pengerjaan proyek tahap dua jangan dilanjutkan sebelum persoalan (temuan) pada tahap satu diselesaikan.
Dalam kasus ini, selain masyarakat secara langsung, kewenangan yang dimiliki oleh para anggota dewan – Komisi III dan Pimpinan Dewan – menjadi senjata pamungkas dalam pengawasan. Jika tak ada lagi yang mampu mengawasi penggunaan anggaran daerah itu, siapa dan kemana lagi rakyat mengadu? Jadi, komitmen dan kesungguhan para anggota dewan yang bekerja dari dan untuk rakyat itu akan dipertaruhkan. Bekerja untuk rakyat atau hanya diam seolah tak ada yang pernah menjadi temuan.
Maka, ujian bagi mereka (para dewan) adalah membuktikan tentang kewenangan mereka dalam kesanggupannya sebagai penyambung lidah rakyat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Marwah Wakil Rakyat hanya sekadar seremonial bagi para eksekutor pengelolaan uang rakyat. **
