Kalimantan Selatan, SuratKabarDigital.com – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmen mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan prevalensi stunting melalui penguatan pelayanan kesehatan keluarga.
Komitmen itu ditegaskan dalam Pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan Kesehatan Keluarga bagi kabupaten/kota se-Kalsel yang digelar di Banjarmasin, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk mengukur capaian kinerja sekaligus memperkuat sinergi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan kesehatan daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diauddin, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Rahmadi, menekankan bahwa pelayanan kesehatan keluarga merupakan fondasi utama pembangunan kesehatan.
“Melalui pendekatan siklus hidup, kita memastikan setiap anggota keluarga, mulai dari ibu hamil, bayi, anak, remaja, usia produktif hingga lansia, mendapatkan pelayanan yang layak, berkualitas, dan berkesinambungan,” ujar Rahmadi.
Menurutnya, persoalan kesehatan keluarga tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan integrasi lintas sektor, mulai dari fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, hingga dukungan masyarakat. Hal ini selaras dengan arahan Gubernur Kalsel agar seluruh jajaran bekerja dengan hati dan mengedepankan kolaborasi.
“Hambatan di lapangan akan lebih cepat teratasi jika kita duduk bersama. Semangat merangkul semua pihak menjadi kunci dalam menurunkan AKI, AKB, maupun stunting,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, masing-masing kabupaten/kota memaparkan capaian indikator kinerja utama (IKU) serta standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. Dari paparan itu dilakukan identifikasi kendala, baik terkait sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun validitas dan pembaruan data pelaporan.
Rahmadi, yang baru dilantik sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada 6 Februari 2026 dan sebelumnya bertugas di RSJ Sambang Lihum, menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan program kesehatan masyarakat berbasis data yang akurat.
“Kegiatan ini krusial untuk melihat sejauh mana capaian program. Kita identifikasi penyebab kendala, lalu tentukan intervensi yang tepat. Ini bukan sekadar administrasi,” jelasnya.
Beberapa fokus intervensi yang diperkuat meliputi peningkatan kualitas pelayanan antenatal care (ANC), pemantauan gizi ibu dan anak, pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta pembaruan data pelaporan secara berkala.
Perhatian terhadap gizi anak dan remaja juga menjadi sorotan, sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi emas 2045. Edukasi gizi sejak usia sekolah dinilai penting untuk mencegah stunting di masa mendatang.
Meski tren AKI dan AKB di Kalsel menunjukkan penurunan, Rahmadi mengingatkan bahwa tantangan masih besar. Kerja keras bersama tetap diperlukan agar capaian daerah dapat sejajar bahkan melampaui wilayah lain.