Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Ratusan tenaga honorer di Kota Banjarbaru mendatangi gedung DPRD, Selasa (16/9/2025). Mereka terdiri dari pustakawan, tenaga tata usaha, hingga penjaga sekolah yang mengadukan nasib karena tidak masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Salah satu perwakilan, Syafiah Sari Hartati, menyampaikan kekecewaannya. Ia sudah 18 tahun mengabdi sebagai honorer di SDN 3 Cempaka, namun hingga kini belum ada kejelasan status.
“Teman-teman ada yang sudah 19, 21, bahkan 22 tahun mengabdi. Rata-rata lebih dari 7 tahun, terutama penjaga sekolah, karena di SD sudah tidak ada lagi yang daftar CPNS,” ujarnya.
Para honorer menyayangkan tidak adanya formasi untuk pustakawan maupun penjaga sekolah. Mereka berharap DPRD memperjuangkan agar status mereka diakui, baik sebagai PPPK paruh waktu maupun penuh waktu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, menjelaskan bahwa kendala formasi PPPK paruh waktu terjadi karena regulasi yang sudah berlaku sejak tahun sebelumnya.
“Kami harapkan aspirasi ini bisa ditindaklanjuti sesuai tupoksi DPRD. Daerah bisa tetap mengangkat jika formasi itu dibutuhkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Banjarbaru menjadi salah satu daerah yang terdampak revisi formasi PPPK paruh waktu. DPRD, kata Rizky, akan berupaya mencari solusi agar para tenaga honorer tetap mendapat kepastian status.
“Yang jelas statusnya diakui dulu. Karena sesuai aturan MenPAN RB, seleksi PPPK tetap berjalan, tapi formasi mereka dianggap dihapus. Itu yang menjadi pertanyaan,” pungkasnya.
