Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com – Peta politik jelang Pilkada di Kabupaten Banjar kian dinamis. KH Khailulurrahman yang awalnya berpasangan dengan Said Abdullah, menyatakan mengundurkan diri. Otomatis, Said Abdullah yang kini masih menjabat sebagai Sekda Kota Banjarbaru ini pun harus menunggu siapa yang layak berpasangan dengannya selepas Guru Kholil, sapaan akrab KH Khailulurrahman, bertarung dan memenangkan hati masyarakat Kabupaten Banjar untuk memimpin selanjutnya.

Mengenai kemunduran Guru Kholil, Said Abdullah, Selasa (23/6/2020), kepada SuratKabarDigital.com mengatakan tak memengaruhi keinginannya maju.

“Saya menghargai keputusan dan pilihan Guru Kholil. Tentu akan ada yang baru mendampingi saya maju. Mau birokrat atau bukan, tunggu saja hasilnya nanti. Yang jelas saya ingin menjalankan pemerintahan di Kabupaten Banjar sebagai orang nomor satu,” ujar Said Abdullah.

Menurutnya, karir birokrasi yang telah dilalui sudah cukup sebagai modal menjalankan amanah memimpin di birokrasi. “Karena Saya ingin nomor satu dan cukup mampu menjalankannya. Dalam Pilkada, yang saya perlukan adalah pasangan yang mampu memenangkan Pilkada,” ujarnya.

Terkait figur pendamping, nama Saidi Mansur yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Banjar bersama Guru Kholil disebut-sebut. “Siapapun, termasuk Pak Saidi Mansur. Jika memang itu keputusan atau dari Parpol, yang jelas saya katakan sekali lagi bahwa saya tetap maju sebagai orang nomor satu, bukan yang kedua,” ucapnya.

Said berkeyakinan, meskipun figur pendamping pengganti Guru Kholil selanjutnya dari atau bukan seorang Ulama, dirinya mampu memenangkan Pilkada Banjar. “Ya, masing-masing punya pertimbangan politik. Mau berpasangan dengan siapa pun, niat Saya maju adalah untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Banjar,” ujarnya. (Rudy Azhary/SKD)

Banjarmasin, SuratKabarDigital.com – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Khairul Saleh memohon maaf kepada warga Kota Banjarmasin jika pengurusan layanan adminsitrasi tidak seperti biasanya. Hal ini dikatakannya menyusul status “Tanggap Darurat” Covid-19 yang diberlakukan di Kota Banjarmasin serta masih adanya sebagian warga yang merasa kecewa karena telah datang ke kantor Disdukcapil dan tidak dapat mengurus secara langsung atau tatap muka.

“Karena belum ada surat edaran dari Pemerintah Kota Banjarmasin terkait layanan tatap muka langsung, jadi kami memberlakukan pelayanan menggunakan sistem daring. Kepada seluruh warga Banjarmasin, kami memohon maaf jika ada warga yang kecewa karena sebagian warga ada yang datang ke kantor dan kami tidak dapat memberikan layanan tatap muka,” ujar Khairul mengimbau semua agar saling menjaga kesehatan dan prosedur selama pandemi berlangsung.

Menurut Khairul, selama pandemi Covid-19 masih berlangsung, warga masih dapat mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Kematian, dan Surat Perceraian.

“Warga dapat mengakses secara daring melalui kontak WhatsApp Disdukcapil. Alhamdulillah, selama ini pelayanan melalui online ini berlangsung lancar dan tak ada kendala. Semoga sistem ini membantu kita semua memutus mata rantai penyebaran virus Corona,” ujar Khairul.

Berikut nomor WhattApp yang dapat diakses Warga Kota Banjarmasin untuk mengurus adminsitrasi kependudukan dan catatan sipil selama Pandemi Covid-19. (Lie/Red/SKD)

Layanan WhatsApp Disdukcapil:

–          Perubahan Kartu Keluarga: 082251916522/ 082251916225/082251916570

–          Surat Pindah, Akta, dan SKTT: 082251916490

–          Kartu Keluarga Pindah-Datang: 082251919592

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Insentif yang harusnya diterima para tenaga kesehatan (Nakes) yang terlibat dalam penanganan Covid-19 hingga kini tak bisa diberikan. Penyebabnya, aturan yang menjadi payung hukum kebijakan pemberian insentif itu hingga kini masih belum ada.

Hal itu mengemuka dalam rapat Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Banjarbaru bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, RSD Idaman, dan BPBD Banjarbaru, Senin (22/6). Selain tentang insentif, hal yang mengemuka juga adalah tentang penyelesaian infrastruktur dan ruang isolasi di RSD Idaman.

“Payung hukum itu yang harus disiapkan Pemko Banjarbaru, sehingga tenaga kesehatan di Banjarbaru bisa menerima insentif. Apalagi, kami menerima keluhan dari kawan-kawan tenaga kesehatan itu,” ujar Ketua Pansus Nafsiani Samandi, Senin (22/6).

Padahal, ujar Nafsiani, tenaga medis tidak hanya perawat dan dokter masih ada petugas penjaga gerbang, dan tenaga kebersihan yang juga memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19.
“Semua tenaga kesehatan menginginkan insentif itu, namun secara hukum belum ada aturannya. Kalau pun ada juga harus dipikirkan, berapa banyak di antara mereka yang menerima insentif,” katanya.

Nafsiani meminta Pemko Banjarbaru segera menyiapkan payung hukum dalam hal insentif tenaga kesehatan di Banjarbaru itu. “Dalam rapat berikutnya soal payung hukum insentif ini harus menjadi prioritas,” ujarnya. (Budi Kurniawan)

Banjarmasin, SuratKabarDigital.com – Meski merasa was-was dengan hasil rapid tes di kawasan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, H Iyan, pedagang emas sekaligus Ketua Persatuan Pedagang Emas Sentra Antasari mengatakan tetap melayani transaksi jual-beli. Menurutnya, kondisi ekonomi kian sulit.

“Kami bukan menjual emas saja tapi juga melayani warga yang menjual emas. Rata-rata warga yang menjual emasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dampak Covid-19,” ujar H Iyan, Sabtu (20/6/2020) kepada SuratKabarDigital.com.

Rasa takut tertular, kata H Iyan selalu ada. Namun, dirinya merasa kasihan jika warga atau langganannya tak dapat menjual emas kembali untuk mendapatkan rupiah. Bersama karyawan toko, dirinya mewajibkan penggunaan masker dan sarung tangan ketika melayani konsumen. “Tetap berjaga. Berjualan tetap dan selalu waspada kesehatan. Jaga-jaga saja,” katanya. (Lie/SKD)

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Kualitas permukiman kumuh di Teluk Kelayan yang merupakan kawasan terpadat di Banjarmasin ditingkatkan. Sebuah proyek dikerjakan di kawasan RK-3 Kelayan Barat melalui program NSUP.

Kondisi kawasan Kelayan yang padat, mendapat perhatian berbagai pihak. Salah satunya dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalsel. “Karena proyek ini dananya dari Bank Dunia dan berada di kawasan padat dan mendapatkan perhatian, kami mengingatkan agar pengerjaannya sesuai jadual dan kualitas yang sudah ditetapkan,” ujar Plt Harian Kadin Kalsel H Wijaya Kusuma Prawirakarsa,
Wijaya mengkhawatirkan proyek di Kelayan itu tak sesuai jadual. “Saya khawatir pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan RK-3 Kelayan Barat (NSUP) di Teluk Kelayan tidak bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Kadin selaku mitra pemerintah, ujar Wijaya, berkewajiban melakukan pemantauan terhadap proyek yang ada di daerah. “Ya, intinya peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan RK-3 Kelayan Barat (NSUP) kami pantau setiap saat. Artinya jangan hanya menerima uang muka, sedang progres pekerjaan belum mencapai, termasuk penyediaan K3,” katanya.

Anggota DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta pelaksana proyek paket peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan RK-3 Kelayan Barat (NSUP) selesai sesuai jadual. “Ini proses pekerjaan belum signifikan, sekarang sudah bulan Juni, sedang kontrak pada April 2020 lalu, dengan dana Rp40,58 Miliar multiyears,” kata Rifqi saat mengunjungi lokasi proyek di Jalan Teluk Kelayan.

Kepala BP2JK Muhammad Reva berharap dengan pembangunan proyek pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan RK-3 Kelayan Barat (NSUP), bisa mengurangi kawaasan kumuh di Kota Banjarmasin. “Dirjen PUPR melalui Cipta Karya memiliki target dari sektor air minum, sanitasi, dan pemukiman kumuh,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran proyek tak selesai tepat waktu, Pelaksana Proyek dari Surabaya PT Media Cipta Perkasa Agus Azis menyatakan optimismenya. “Pekerjaan selama 14 bulan. Ya, harapan tercapai lah target kami Juni 2021 proyek rampung,” katanya. (Lie/Red/SKD)