Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Insentif yang harusnya diterima para tenaga kesehatan (Nakes) yang terlibat dalam penanganan Covid-19 hingga kini tak bisa diberikan. Penyebabnya, aturan yang menjadi payung hukum kebijakan pemberian insentif itu hingga kini masih belum ada.

Hal itu mengemuka dalam rapat Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Banjarbaru bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, RSD Idaman, dan BPBD Banjarbaru, Senin (22/6). Selain tentang insentif, hal yang mengemuka juga adalah tentang penyelesaian infrastruktur dan ruang isolasi di RSD Idaman.

“Payung hukum itu yang harus disiapkan Pemko Banjarbaru, sehingga tenaga kesehatan di Banjarbaru bisa menerima insentif. Apalagi, kami menerima keluhan dari kawan-kawan tenaga kesehatan itu,” ujar Ketua Pansus Nafsiani Samandi, Senin (22/6).

Padahal, ujar Nafsiani, tenaga medis tidak hanya perawat dan dokter masih ada petugas penjaga gerbang, dan tenaga kebersihan yang juga memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19.
“Semua tenaga kesehatan menginginkan insentif itu, namun secara hukum belum ada aturannya. Kalau pun ada juga harus dipikirkan, berapa banyak di antara mereka yang menerima insentif,” katanya.

Nafsiani meminta Pemko Banjarbaru segera menyiapkan payung hukum dalam hal insentif tenaga kesehatan di Banjarbaru itu. “Dalam rapat berikutnya soal payung hukum insentif ini harus menjadi prioritas,” ujarnya. (Budi Kurniawan)

Banjarmasin, SuratKabarDigital.com – Meski merasa was-was dengan hasil rapid tes di kawasan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, H Iyan, pedagang emas sekaligus Ketua Persatuan Pedagang Emas Sentra Antasari mengatakan tetap melayani transaksi jual-beli. Menurutnya, kondisi ekonomi kian sulit.

“Kami bukan menjual emas saja tapi juga melayani warga yang menjual emas. Rata-rata warga yang menjual emasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dampak Covid-19,” ujar H Iyan, Sabtu (20/6/2020) kepada SuratKabarDigital.com.

Rasa takut tertular, kata H Iyan selalu ada. Namun, dirinya merasa kasihan jika warga atau langganannya tak dapat menjual emas kembali untuk mendapatkan rupiah. Bersama karyawan toko, dirinya mewajibkan penggunaan masker dan sarung tangan ketika melayani konsumen. “Tetap berjaga. Berjualan tetap dan selalu waspada kesehatan. Jaga-jaga saja,” katanya. (Lie/SKD)

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Kualitas permukiman kumuh di Teluk Kelayan yang merupakan kawasan terpadat di Banjarmasin ditingkatkan. Sebuah proyek dikerjakan di kawasan RK-3 Kelayan Barat melalui program NSUP.

Kondisi kawasan Kelayan yang padat, mendapat perhatian berbagai pihak. Salah satunya dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalsel. “Karena proyek ini dananya dari Bank Dunia dan berada di kawasan padat dan mendapatkan perhatian, kami mengingatkan agar pengerjaannya sesuai jadual dan kualitas yang sudah ditetapkan,” ujar Plt Harian Kadin Kalsel H Wijaya Kusuma Prawirakarsa,
Wijaya mengkhawatirkan proyek di Kelayan itu tak sesuai jadual. “Saya khawatir pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan RK-3 Kelayan Barat (NSUP) di Teluk Kelayan tidak bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Kadin selaku mitra pemerintah, ujar Wijaya, berkewajiban melakukan pemantauan terhadap proyek yang ada di daerah. “Ya, intinya peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan RK-3 Kelayan Barat (NSUP) kami pantau setiap saat. Artinya jangan hanya menerima uang muka, sedang progres pekerjaan belum mencapai, termasuk penyediaan K3,” katanya.

Anggota DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta pelaksana proyek paket peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan RK-3 Kelayan Barat (NSUP) selesai sesuai jadual. “Ini proses pekerjaan belum signifikan, sekarang sudah bulan Juni, sedang kontrak pada April 2020 lalu, dengan dana Rp40,58 Miliar multiyears,” kata Rifqi saat mengunjungi lokasi proyek di Jalan Teluk Kelayan.

Kepala BP2JK Muhammad Reva berharap dengan pembangunan proyek pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan RK-3 Kelayan Barat (NSUP), bisa mengurangi kawaasan kumuh di Kota Banjarmasin. “Dirjen PUPR melalui Cipta Karya memiliki target dari sektor air minum, sanitasi, dan pemukiman kumuh,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran proyek tak selesai tepat waktu, Pelaksana Proyek dari Surabaya PT Media Cipta Perkasa Agus Azis menyatakan optimismenya. “Pekerjaan selama 14 bulan. Ya, harapan tercapai lah target kami Juni 2021 proyek rampung,” katanya. (Lie/Red/SKD)

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com — Kebakaran hutan dan lahan masih mengancam. Ancaman karhutla semakin terlupakan di tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19. Padahal, berdasarkan data dan temuan di lapangan, karhutla pada tahun ini bisa berlangsung serius akibat kegiatan perkebunan sawit berskala besar di lahan gambut yang terus terjadi. Parahnya, hingga kini penegakan hukum terhadap perusahaan yang menyebabkan karhutla masih belum maksimal.

Hal ini disampaikan Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indodnesia (Walhi) Kalsel Muhammad Jefry Raharja, Kamis (18/6) di Banjarbaru dalam paparan hasil pemantauan dan fakta di lapangan mengenai karhutla. Pengumpulan data dilakukan Walhi selama sembilan bulan (Juli 2019 – Maret 2020). “Perusahaan perkebunan sawit yang memiliki konsesi di lahan gambut diduga menyebabkan kerusakan gambut yang memicu karhutla,” ujar Jefry.

Perusahaan menangani lahan gambut, ujar Jefry, berbeda dengan yang dilakukan masyarakat. Perusahaan cenderung mengeringkan lahan gambut agar mudah ditanami sawit. Sementara masyarakat dengan kearifan lokal yang mereka miliki, justru mengatur keluar-masuknya air untuk keperluan pertanian. (Budi Kurniawan/SKD)