Banjarmasin, SuratKabarDigital.com – Proyek pengerjaan pagar makam Sultan Suriansyah di Kuin, Banjarmasin Utara menjadi sorotan salah satu pengurus yang baru dilantik. Pengurus Bidang Hukum makam Sultan Suriansyah, Depronsyah Kobara. Menurutnya, sejak awal pengerjaan proyek pagar tidak terlihat papan plang yang menginformasikan besaran anggaran yang digunakan. Dirinya beranggapan, ketiadaan papan plang yang menginformasikan besaran anggaran pengerjaan dikhawatirkan menimbulkan kecurigaan pengerjaan proyek tidak transparan.

“Jadi tidak salah jika beberapa kalangan menduga jika pengerjaan proyek itu sebagai proyek siluman. Seharusnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan memasang papan plang anggaran sebagai bukti transparansi,” ujar Depronsyah menyebutkan Bidang Pembinaan Kebudayaan yang berkewajiban memasangnya.

Pengurus makam Sultan Suriansyah, dikatakan Depronsyah, telah menanyakan perihal tidak terpasangnya papan plang anggaran. “Kami menanyakan papan plang pengerjaan proyek ini mana? karena ada beberapa Undang-undang yang dilanggar, yakni Undang-undang No14/2012,” ujar Depronsyah kepada SuratKabarDigital.com.

Di konfirmasi perihal tak terpasangnya papan plang anggaran, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan, Arry Risfansyah mengaku ada keterlambatan dan tidak mengecek ke lapangan untuk pemasangan papan plang anggaran tersebut.

“Proyek ini bukan proyek siluman, melainkan proyek pemeliharaan pagar yang sudah ada dan tidak mengubah keseluruhan dari bentuk sebelumnya. Proyek ini menggunakan dana APBD dan tidak menggunakan dana yayasan atau pengurus setempat,” ujarnya.

Pemeliharaan ini, dilanjutkan Arry tak sebatas pagar, pihaknya juga melakukan pemeliharaan atap yang bocor pada makam tersebut. (Lie/Red/SKD)

Banjarmasin, SuratKabarDigital.com – Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kembali naik, Rabu (1/7/2020). Kepala Cabang Banjarmasin BPJS Kesehatan Tutus Novita Dewi membenarkan terjadinya kenaikan. Kenaikan itu, katanya berlaku untuk semua peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Berdasar beleid dijelaskan Tutus , iuran kepesertaan mendiri kelas I akan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per peserta. Untuk mandiri kelas II juga mengalami kenaikan, dari Rp51 ribu naik menjadi Rp100 ribu. Kenaikan juga terjadi untuk peserta mandiri kelas III, awalnya Rp25 ribu menjadi Rp35 ribu.

Namun, ditegaskan Tutus, khusus peserta mandiri kelas III, kenaikan iuran diberlakukan per 1 Januari 2021 nanti. Kenaikan ini berdasarkan kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No64/2020 tentang Perubahan Kedua atas PP No82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Mandiri kelas III mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. Peserta di kelas ini baru akan membayar penuh iuran sebesar Rp35 ribu mulai 1 Januari 2021,” ucap Tutus Novita Dewi kepada SuratKabarDigital.com.

Kenaikan iuran mendapat warga Banjarmasin, Lia. Menurutnya, kenaikan ini seharusnya tidak terjadi saat ekonomi sulit karena pandemi Covid-19. “Jika bisa jangan dinaikkan, kasihan kami masyarakat yang semakin bertambah bebannya karena ekonomi susah saat ini,” ujar Lia menunggu antrian di kantor BPJS Banjarmasin. (Lie/Red/SKD)

Banjarmasin, SuratKabarDigitial.com – Ratusan warga Kuin Banjarmasin berunjuk rasa di kawasan makam Sultan Suriansyah di Kuin Utara, Rabu (1/7/2020). Dalam aksi ini, warga menutup paksa akses menuju makam. Massa beranggapan, ada pelanggaran yang dilakukan kepengurusan lama.

“Kami melakukan ini dengan dasar hukum yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Karena pengurus yang lama melanggar aturan yang telah disepakati, maka kami kembalikan status makam Sultan Suriansyah tersebut,” ujar Budi Santoso Humaidi yang baru menjabat sebagai ketua pengurus makam Sultan Suriansyah kepada SuratKabarDigital.com.

Penutupan ini, dilanjutkan Budi hanya sementara, hingga ada kesepakatan dan titik temu antara pengurus lama dengan kepengurusan yang berdasarkan pilihan masyarakat. “Kami harap semua dapat memaklumi kondisi, dan masalah ini tak berlarut-larut agar marwah kerajaan Banjar tetap terjaga,” ucapnya.

Perwakilan pengunjuk rasa lainnya, Gusti mengatakan, penutupan kembali akses menuju makam untuk menghindari penyebaran Covid-19. “Kami takut nantinya malah menjadi cluster baru penyebaran virus Corona,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa ratusan warga dikawal ketat aparat kepolisian. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa membentangkan spanduk berisikan ‘Makam ditutup sementara, dalam keadaan status quo’. bahwa pembukaan akses menuju makam Sultan Suriansyah melanggar status quo dan menolak keberadaan kepengurusan lama lantaran pengurus yang baru adalah hasil musyawarah warga Kuin.

(Lie/Red/SKD)

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani mengikuti peringatan hari jadi ke-74 Bhayangkara secara online, Rabu (1/7/2020). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin langsung peringatan hari jadi secara online ini.

“Peringatan hari jadi kali ini sangat istimewa karena diperingati bersama Presiden dan seluruh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia secara Virtual,” ujar Walikota.

Saat virtual berlangsung, kata Walikota, bersama Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso dan forkompinda membentuk formasi segitiga menghadapi ke layar besar yang terkoneksi ke Istana Negara.

Di hari yang sama, Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso menyerahkan penghargaan dari Kapolda Kalsel kepada Walikota Banjarbaru atas sinergisitas penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Banjarbaru.

Kapolres juga menyerahkan piagam ucapan ke Pemerintah Kota Banjarbaru atas kepedulian dan kerjasamanya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kota Banjarbaru.

Hari jadi ke-74, Presiden mengatakan, tema hari jadi adalah ‘Kamtibmas Kondusif Masyarakat Produktif’. Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia untuk mereformasi total dan mengupayakan memerbaiki diri menjadi lebih profesional menjaga dan melindungi masyarakat. (Rudy Azhary/Red/SKD)

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru bersama UPT-UPT, dan BPP Liang Anggang, menyerahkan bantuan ayam dan itik kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Liang Anggang, Rabu (1/7/2020) pagi.

“Semoga bantuan ini dapat membantu mengembangkan dan mengangkat kesejahteraan bagi petani di wilayahnya,” ujar Sugiyo dari UPT .BPP Liang Anggang.

Bantuan ternak yang diserahkan diantaranya ayam dan itik beserta vitaminnya. Di Kelurahan Landasan Ulin Utara bantuan ternak ayam dibagikan sebanyak 12 KK dan 1 KK ternak ayam. Di Landasan Ulin Barat, ayam sebanyak 10 KK, Landasan Ulin Selatan sebanyak 36 KK, Landasan Ulin Tengah 26 KK ternak itik. Total ayam dan itik yang diserahkan sebanyak 850 ekor, dan vitamin ternak seberat 35 kilogram. (Rudy Azhary/Red/SKD)

Jakarta, SuratKabarDigital.com – Kementerian Perhubungan, Senin (29/6/2020) menerbitkan ‘Siaran Pers’ bernomor: 75/SP/VI/HMS/2020 terkait beredarnya pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda tersebut tidak benar.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai transportasi oleh masyarakat,” Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan dalam siaran pers.

Aditia melanjutkan, regulasi itu akan mengatur dari sisi keselamatan pesepeda. “Dalam masa transisi adaptasi kebisaan baru memang ada peningkatan jumnlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya, regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya,” ujarnya.

Dalam Undang-undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan Adita, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotoro. Oleh karena itu, pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya atura penggunaan sepeda meningat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatn pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini, minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para pesepeda di wilayahnya masing-masing,” ujar Adita.
(Rudy Azhary/Red/SKD)