Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru H Said Abdullah, Rabu (12/8/2020), menyampaikan mandat untuk mengisi kekosongan jabatan Walikota Banjarbaru setelah wafatnya Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani pada Senin 10 Agustus 2020 pukul 02.30 WITA.

“Kami telah menerima teleg dari Kemendagri. Sesuai mandat Kementerian Dalam Negeri RI, maka Wakil Walikota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan diberikan mandat melaksanakan segala kewenangan Walikota hingga proses penetapan dan pemberhentian Walikota H Nadjmi Adhani yang wafat, dan pengusulan Wakil Walikota menjadi Walikota Banjarbaru. Sebelum ada Walikota pengganti, maka semua kewenangan dijalankan Wakil Walikota hingga penetapan nanti,” ujar Sekda membacakan telegram Kementerian Dalam Negeri RI saat konferensi pers, Rabu (12/8/2020), di Balaikota Pemko Banjarbaru.

Sekda juga menyampaikan kabar kesehatan para pejabat di lingkungan Pemko Banjarbaru yang terkonfirmasi positif Covid-19 beberapa waktu lalu. “Alhamdulillah, hasil terkini, para pejabat sudah negatif, dan kembali bertugas seperti biasa,” katanya.

(Rudy Azhary/Red-RA/SKD)

Batola, SuratKabarDigital.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala bersama Pemkab Barito Kuala menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD 2021 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 2020. Nota kesepakatan itu ditandatangani, Selasa (11//2020), antara Bupati Batola Hj Noormiliyani dan Ketua DPRD Batola disaksikan Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD di hadapan para Anggota DPRD, Kepala Dinas, dan unsur Forkopimda Batola.

“Dengan ditandanganinya nota kesepakatan rancangan KUA/ PPAS APBD 2021 dan KUPA/ PPAS APBD 2020, maka DPRD dan Pemerintah Kabupaten telah menjalankan tanggungjawab melalui kewenangan masing-masing sebagai kontribusi dalam membangun Kabupaten Barito Kuala,” ujat Bupati Batola Hj Noormiliyani.

Selain merupakan konstitusional juga sebagai aktualisasi prinsip kemitraan (Pemkab – DPRD), dilanjutkan Bupati, baik KUA/ PPAS maupun KUPA/ PPAS telah dirumuskan sesuai program dan kegiatan prioritas serta tupoksi SKPD masing-masing.

Pemanfaatan Silpa APBD 2019, kemudian kata Bupati, memang belum optimal. Meski demikian, telah banyak alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur serta urusan wajib terkait pelayanan dasar yang tetap diperhatikan.

Bupati menjelaskan, banyak anggaran tak terduga, khususnya dalam penanganan percepatan mengendalikan pandemi Covid-19 yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, disamping banyaknya perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum tahun 2020 akibat terjadinya pandemi.

Untuk itu, kata Bupati, komunikasi yang baik akan ada sinergisitas sebagai modal dasar merealiasikan tahapan proses penyusunan APBD berikutnya. Meskipun penggunaan angggaran yang dilakukan akan tetap dilaksanakan secara cermat dengan memegang asas total Quality Control  berbasis kinerja yang menjamin anggaran tepat sasaran, tepat guna, berdaya guna, dan berhasil dalam mewujudkan visi Batola, yaitu Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (SETARA).

(Hym/ Red-RA/SKD)

Banjarmasin,Suratkabardigital.com — Pemko Banjarmasin resmi menetapkan beberapa sanksi termasuk berupa denda pelanggar protokol kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin, Dr. Machli Riyadi, mengatakan sanksi tersebut sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin Nomor 60 tahun 2020.

“Warga yang melanggar harus membayar denda sebesar Rp100 ribu,” kata Machli, Selasa (11/08/2020) siang.

Menurutnya sanksi berupa denda bukan sanksi yang diutamakan. Masih ada sanksi lain sebelum denda tersebut dibebankan kepada pelanggar. “Ada beberapa sanksi lain selain denda, yakni berupa sanksi lisan, tertulis, atau sanksi menjalankan pekerjaan sosial seperti membersihkan tempat fasilitas umum,” jelasnya.

Machli menerangkan, sebelum memberlakukan denda, pihaknya terlebih dahulu mengedepankan upaya persuasif dan edukatif kepada si pelanggar. “Sanksi denda sudah ditetapkan pemko, ini adalah upaya terakhir. Tidak serta merta kita langsung menerapkan denda. Kita akan mengedepankan upaya persuasif dalam mengedukasi masyarakat tentang perwali ini,” ujarnya (Lie/Red-Wan/SKD)

Balangan, SuratKabarDigital.com – Kantor Kemenag Kabupaten Balangan, melaksanakan apel peringatan Hari Amal Bakti (HAB), di halaman kantor setempat, Senin (10/8/2020).

Bupati Balangan Ansharuddin bertindak sebagai pembina apel.
Bupati juga menerima secara simbolis bantuan 18 unit sepeda motor CSR perusahaan kepada Kemenag. 

Bantuan 10 unit sepeda motor operasional pengawas madrasah berasal dari PT PAMA, dan 8 unit sepeda motor untuk pegawai KUA bantuan PT BUMA.

Kepala Kemenag Kabupaten Balangan, HM Yamani, berharap bantuan 18 unit sepeda motor CSR perusahaan, ini dapat meningkatkan kinerja para pengawas madrasah dan Kepala KUA dalam melakukan pembinaan.

Usai penyerahan bantuan, Ansharuddin melakukan peletakan batu pertama pembangunan Taman Kanak-kanak (TK) Raudhatul Athfal.

Sebelumnya, Ansharuddin melakukan lelang berbagai macam kue untuk menambah dana pembangunan taman kanak-kanak. Hasilnya dana Rp20 juta terkumpul, sedangkan bupati menyumbang secara pribadi Rp50 juta.

Lelang diikuti para pegawai di lingkungan Kemenag Balangan, seperti Kepala KUA, kepala madrasah, dan perwakilan perusahaan, serta perbankan yang berhadir.

“Pembangunan Raudhatul Athfal ini sendiri merupakan hasil kesepakatan bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Balangan, untuk membangun sekolah taman kanak-kanak yang berlandaskan Islam,” ujarnya. (Roel/Red-Wan/SKD)

Balangan, SuratKabarDigital.com – Kapolres Balangan, AKBP Nur Khamid, mengajak Partai Politik di Kabupaten Balangan untuk mewujudkan suasana aman, tenang, dan kondusif. Hal tersebut diungkapkannya saat mengunjungi kantor sekretariat Partai Golkar dan PKS di Kec. Paringin Kab. Balangan, Selasa (11/08).

Kunjungan Kapolres disambut Ketua harian Partai Golkar, Sabirin, Sekjen Partai Golkar H. Yusmadinor, dan para pengurus, sedangkan di sekretariat PKS, juga disambut Ketua DPC PKS Kab. Balangan, M. Noor Iswan, Sekertaris PKS, dan anggota DPRD Kab. Balangan Fraksi PKS.

Pada kesempatan tersebut AKBP Nur Khamid, menyampaikan kepada para pimpinan dan pengurus Parpol untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang Pilkada Serentak tahun 2020, sehingga rasa aman dan kelancaran semua tahapan pilkada dapat tercipta.

Menjelang Pilakada 2020 banyak berita yang belum pasti kebenarannya beredar di media sosial. Hal tersebut dapat memperkeruh suasana tahapan Pilkada yang sedang berlangsung “Kami berharap apabila rekan-rekan mendapatkan berita yang belum tentu kebenarannya agar dipastikan kembali sumber yang mengirim. Saya harap semua pihak di sini baik itu pihak penyelenggara, peserta, Parpol, hingga simpatisan, dan seluruh masyarakat dapat bersatu padu dengan unsur pengamanan yaitu TNI-Polri dalam mewujudkan pesta demokrasi yang bersih, jujur, aman, dan damai,” ucap Kapolres Balangan.

Di akhir kunjungan Kapolres juga mengingatkan parpol untuk tidak terlibat dalam politik praktis, kampanye hitam, hingga Money Politic. (Roel/Red-Wan/SKD)

Banjarmasin,suratkabardigital.com- Puluhan masa LSM Pemuda Islam dan KAKI Kalsel menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT PLN cabang Banjarmasin, di Jalan Lambung Mangkurat Senin pagi(10/08/2020).

Aksi ini digelar karena kenaikan tagihan lisyrik yang sangat besar saat pandemi Covid-19.

Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan, Akhmad Husaini, mengaku tidak puas atas jawaban pihak PLN yang berdalih tidak ada kenaikan tarif listrik saat in. Faktanya di lapangan terjadi kenaikan yang cukup besar terhadap pelanggan dari 100 hingga 200 persen.

“Kami tidak puas, yang kami tanya apa dijawab apa. Pada bulan Maret tagihan naik 100 sampai 200 persen. Jika begini namanya pembohongan publik, sudah termasuk korupsi terselubung. Ke mana duitnya kami duga dikorupsi,” ucap Husaini.

Sementara itu, Manager Transaksi Energi PLN Cabang Banjarmasin, Teguh Wasisto, menjelaskan kenaikan tagihan listrik dikarenakan masyarakat mengonsumsi listrik lebih besar pada saat banyak beraktivitas di rumah.
“Misal masyarakat banyak memakai pendingin ruangan maka tentu tagihan listriknya naik,” ujarnya.

Pendemo meminta pihak terkait seperti kejaksaan dan badan pemeriksa keuangan segera mengaudit tagihan PT PLN, terkait pembayaran tagihan listrik yang sudah dibayarkan masyarakaat.

Usai melakukan aksi di depan PLN, massa aksi mendatangi DPRD Kalsel. Di tempat itu pihaknya meminta wakil rakyat segera memanggil pihak PLN untuk mempertanyakan lonjakan tarif yang dinilai tidak masuk akan tersebut. Selain itu para pendemo juga menuntut agar wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap pasokan BBM yang selama ini susah didapat masyarakat.

(Lie/Red-Wan/SKD)