Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Perseteruan lahan antara program transmigrasi pemerintah pusat dan klaim lahan oleh pihak TNI di wilayah Kota Banjarbaru mulai menemukan titik terang. Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, bersama Komisi I, Kodim, dan pihak terkait lainnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna memverifikasi fakta di lapangan, Senin (20/5/2025).
Dalam tinjauan tersebut, Ketua DPRD menyebut bahwa langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait dugaan sengketa lahan yang telah berlangsung selama tiga tahun.
“Kami turun langsung untuk memverifikasi temuan di lapangan. Ada klaim dari pihak TNI, namun di lokasi yang sama juga terdapat luasan lahan yang merupakan bagian dari program transmigrasi pemerintah pusat,” ujar Gusti Rizky.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk mengecek keberadaan patok-patok batas lahan. Data ini nantinya akan digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk validasi berdasarkan koordinat dan radius peta resmi.
Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil menemukan beberapa titik koordinat dan batas lahan yang sebelumnya masih diperdebatkan.
“Kalau sebelumnya kita hanya menerawang berdasarkan dokumen, hari ini kita lihat langsung di lapangan. Kita temukan beberapa patok batas, baik versi transmigrasi maupun versi TNI,” kata Ririk.
Ririk juga menyebut bahwa seluruh titik yang menjadi objek sengketa akan diselesaikan pada hari yang sama, termasuk tiga titik yang berada di wilayah Kabupaten Banjar.
“Kita sepakat menyelesaikan semua titik hari ini. Hasil verifikasi ini akan kami bawa ke meja diskusi bersama BPN, pihak TNI, dan instansi transmigrasi untuk mencari titik temu,” tambahnya.
(Randi, red)
