Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Di tengah dinamika pembangunan Kota Banjarbaru yang kini menyandang status sebagai Ibukota Kalimantan Selatan, peran pensiunan ternyata masih sangat dibutuhkan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, dan Penjabat Wali Kota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil, saat menghadiri Musyawarah Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) di Aula Gawi Sabarataan, Kamis (12/6/2025).

Menurut Rizky, para pensiunan yang tergabung dalam PWRI adalah gudang pengalaman yang tak ternilai dan patut dilibatkan secara aktif dalam pembangunan daerah. “PWRI jangan hanya jadi organisasi nostalgia, tapi harus menjadi mitra kritis yang bisa memberi saran, kritik, dan ide segar demi kemajuan kota,” tegasnya.

Rizky menekankan, lembaga legislatif siap menyerap aspirasi dari para mantan ASN tersebut. “Kami terbuka terhadap masukan dari PWRI karena mereka pernah berperan langsung dalam roda pemerintahan. Ini kekuatan yang harus kita manfaatkan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Pj Wali Kota Subhan Nor Yaumil juga menegaskan pentingnya kontribusi PWRI di era baru Banjarbaru. “Para pensiunan ini pernah menjadi tulang punggung birokrasi. Pengabdian mereka belum selesai, justru bisa terus berlanjut melalui sumbangsih pemikiran,” katanya.

Subhan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anggota PWRI Banjarbaru dan mengucapkan selamat kepada Rustam Effendi yang terpilih sebagai Ketua PWRI Banjarbaru periode 2025-2030. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjadikan PWRI sebagai kekuatan moral dan intelektual yang bersinergi dengan pemerintah kota.

Di luar itu, musyawarah PWRI juga dinilai menjadi ajang penting untuk mempererat silaturahmi dan membangun solidaritas antaranggota. “Organisasi ini bukan hanya wadah berkumpul, tapi juga ruang aktualisasi diri untuk tetap memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Rizky.

Dengan status Banjarbaru sebagai ibukota provinsi yang baru, tantangan ke depan tentu tidak ringan. Namun, sebagaimana harapan para pemimpin daerah, jika seluruh elemen termasuk para pensiunan bersatu dan berkontribusi, maka mimpi menjadikan Banjarbaru sebagai kota maju, humanis, dan berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil.

Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah kembali jadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru yang digelar di Ruang Graha Paripurna, Rabu (11/6/2025). Agenda rapat kali ini adalah penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penjabat Wali Kota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil, menyampaikan bahwa penyusunan raperda ini tidak sekadar sebagai formalitas administrasi, tetapi bertujuan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif untuk kebutuhan perencanaan masa depan.

“Ini penting agar kita bisa mengendalikan aset, hutang, dan ekuitas secara transparan dan akuntabel. Karena itulah bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Subhan.

Sementara itu, Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, menegaskan komitmen legislatif untuk melakukan pembahasan secara menyeluruh dan objektif, khususnya terhadap temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Hasil pemeriksaan dari BPK akan menjadi rujukan. Apapun rekomendasi yang diberikan, wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ujar Gusti Rizky.

Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Banjarbaru menargetkan seluruh rangkaian pembahasan dapat diselesaikan sebelum akhir Juni 2025. Tidak hanya fokus pada laporan tahun lalu, pembahasan ini juga menjadi landasan penting untuk mempercepat perubahan APBD tahun berjalan, sesuai dengan arahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri.

“Kita ingin memastikan pelaksanaan APBD berjalan efektif, dan revisinya nanti bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.