Kalimantan Selatan, SuratKabarDigital.com — Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menegaskan pentingnya sinergi tiga pilar pemerintahan daerah — eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum — dalam memastikan pembangunan berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari pelanggaran hukum.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalsel selama ini telah menjalin kerja sama aktif dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel dalam hal pengawasan serta pendampingan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di berbagai sektor.
“Kami selalu melibatkan Kejati dalam berbagai proses, terutama dalam hal pengawasan dan pendampingan hukum terhadap kegiatan pemerintah daerah,” ujar Muhidin usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (12/11/2025).
Muhidin juga mendorong agar DPRD Kalsel mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan melibatkan Tim Ahli Gubernur (TAG) dalam proses pembahasan maupun pemantauan program kerja SKPD.
“Tolong TAG kami juga dilibatkan. Tim ini berisi para ahli — ada profesor, mantan menteri, wali kota, wakil wali kota, dan pejabat yang berpengalaman di bidangnya,” jelasnya.
Ia menilai keberadaan TAG menjadi perpanjangan tangan gubernur dalam memastikan seluruh perangkat daerah bergerak sesuai target.
“TAG ini membantu mengawasi, memanggil dinas-dinas yang belum menjalankan kegiatan, agar semua bergerak sesuai jadwal,” ungkapnya.
Gubernur Muhidin menegaskan bahwa kolaborasi erat antara Pemprov, DPRD, dan Kejati akan menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efektif, sejalan dengan visi pembangunan Kalsel yang maju dan berintegritas.
“Kalau semua bergerak dalam satu irama, dengan pengawasan yang kuat dan sinergi yang baik, maka pembangunan bisa berjalan cepat dan terukur,” tegasnya.
