Banjarbaru, SuratKabarDigital.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru meminta Pemerintah Kota (Pemkot) memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 untuk program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky menegaskan, anggaran tambahan harus diarahkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
“Kami minta Pemkot Banjarbaru memperhatikan alokasi anggaran bagi SKPD yang tugas dan fungsinya bersentuhan dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan senada sebelumnya juga disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Syamsuri, saat rapat paripurna bersama Wali Kota Erna Lisa Halaby, Kamis (31/7). Ia menegaskan, pembahasan APBD Perubahan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah bentuk komitmen membangun Banjarbaru.
“Komitmen itu untuk menghasilkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, sehingga mampu mewujudkan percepatan pembangunan yang hasilnya dirasakan masyarakat,” kata Syamsuri.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menyatakan siap mempercepat pelaksanaan anggaran melalui program SKPD.
“Kami segera menginstruksikan setiap SKPD untuk menjalankan program yang telah disiapkan untuk kepentingan masyarakat Kota Idaman,” ucap Lisa.
Namun, APBD Perubahan 2025 menghadapi tantangan besar. Lisa mengungkapkan, anggaran mengalami defisit Rp399,1 miliar. Defisit itu muncul karena belanja daerah sebesar Rp1,8 triliun lebih besar dibanding pendapatan Rp1,4 triliun, sehingga harus ditutupi melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Dari sisi pendapatan, target awal Rp1,486 triliun turun Rp6,1 miliar menjadi Rp1,480 triliun. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp11,6 miliar menjadi Rp442 miliar, pendapatan transfer justru turun Rp17,7 miliar.
Sementara di sisi belanja, target awal Rp1,61 triliun naik menjadi Rp1,87 triliun atau bertambah Rp265,7 miliar. Kenaikan terbesar ada pada belanja operasi Rp174,5 miliar, belanja modal Rp87 miliar, dan belanja transfer Rp5,1 miliar, sedangkan belanja tidak terduga turun Rp976,7 juta.
Lisa menegaskan, meski defisit, pembangunan dan pelayanan publik tetap dijalankan.
“Selisih pendapatan dan belanja itu ditutupi dari Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp399,1 miliar,” tandasnya.
