Kabupaten Banjar, SuratKabarDigital.com — Anggota Komisi ll DPRD Kabupaten Banjar M Ali Syahbana, menunjukkan kepedulian nyata terhadap nasib nelayan kecil di Kecamatan Aranio.
Dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosper) yang digelar di Desa Liang Toman RT 02, Desa Tiwingan Lama, Kamis (6/11/2025), ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelestarian ekosistem perairan menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah.
Suasana dialog berlangsung hidup, di mana warga antusias menyampaikan berbagai aspirasi, terutama soal menurunnya populasi ikan lokal akibat serangan ikan lohan, predator yang kini marak di perairan Aranio tepatnya waduk riam kanan.
“Kami khawatir ikan-ikan asli seperti haruan dan papuyu makin sulit ditemukan. Sekarang banyak lohan yang memangsa ikan kecil,” ujar Taesir, nelayan sekaligus Kepala Lingkungan Desa Liang Toman RT 02.
Hal senada diungkapkan Rifai, Sekretaris Desa Tiwingan Lama, yang berharap pemerintah daerah segera turun tangan menanggulangi masalah tersebut.
“Kami ingin ada langkah cepat dan nyata, karena ini menyangkut sumber penghidupan warga,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Ali Syahbana menyatakan siap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi terbaik terhadap invasi ikan lohan. Ia menegaskan pentingnya kajian terlebih dahulu sebelum dilakukan restocking atau penebaran bibit ikan lokal.
“Makanya perlu dikaji dulu sebelum restocking. Jangan sampai kita menebar bibit ikan lokal tanpa memahami kondisi ekosistem yang sudah berubah,” jelas Ali.
Ia juga meminta Dinas Perikanan segera melakukan tindakan konkret untuk menekan populasi ikan lohan sebelum semakin meluas.
“Saya meminta agar Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perikanan, segera mengambil langkah sebelum populasi ikan lohan semakin banyak,” tegasnya.
Namun, Ali juga mengingatkan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Melainkan harus berkolaborasi.
“Masalah ini berdampak luas terhadap ekosistem dan mata pencaharian nelayan. Karena itu perlu dukungan dari banyak pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga terkait lainnya,” ujarnya.
(Randi, red)
